Ironi Negeri Suap dan Mafia Anggaran
Oleh. Mohammad Takdir Ilahi
Kasus suap dan korupsi di negeri bagaikan bola salju yang terus bergelinding. Tak pelak persoalan ini menjadi potret buram pemerintahan SBY yang sejak awal menyatakan perang melawan korupsi. Tapi ternyata sampai dua periode pemerintahan SBY, praktek suap dan korupsi semakin menjalar ke berbagai lembaga pemerintahan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintahan sekarang telah gagal mengawal reformasi birokrasi agar tidak terjebak pada praktek suap maupun korupsi.
Peliknya persoalan korupsi pada masa pemerintahan SBY,tidak saja menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia, melainkan juga mencerminkan sebuah pengkhianatan dari pejabat pemerintah yang secara terbuka merampok uang rakyat melalui praktek korupsi. Persoalan besar seperti mega skandal Bank Century, praktek mafia pajak dan hukum, mafia pemilu, sampai skandal suap Nazaruddin, menjadi cerminan bobroknya moral penguasa yang telah mempermainkan wewenang dan amanah rakyat yang sangat besar.
Baru-baru ini kita dikejutkan dengan penangkapan Sekda Akhmat Zaenuri, dan dua anggota DPRD Kota Semarang masing-masing Agung Purno Sardjono dan Sumartono. Kamis lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan aksi dramatis dengan menangkap tangan pelaku dugaan penyuapan berkaitan kelancaran pengesahan RAPBD Kota Semarang 2012. Kuat dugaan, mereka bertiga terlibat aksi suap menyuap yang melibatkan eksekutif dan legislatif. Dan, ketiganya masih menjalani pemeriksaan intensif, dan tentu publik menunggu bagaimana proses itu selanjutnya. (SM, 26/11/11).
Mafia Anggaran
Penangkapan para birokrat dan wakil rakyat oleh KPK ketika tengah melakukan suap-menyuap terkait pembahasan RAPBD Kota Semarang, menunjukkan ada mafia dalam penyusunan anggaran. Dengan tertangkapnya tangan para pelaku persekongkolan persetujuan anggaran itu, maka semakin membuktikan bahwa apa yang selama ini diisukan ada ”permainan” di sana, adalah benar. Sebagai pemerhati hukum, saya sangat menyesalkan terjadinya tindakan suap-menyuap yang menggunakan uang negara. Ironisnya lagi, kasus itu melibatkan para pengambil keputusan kunci, dan terlebih lagi ada keterlibatan aktif Sekdakot di sana. Sekda adalah posisi strategis dan merupakan puncak karier dari para pegawai negeri sipil. Fakta lain juga menunjukkan, jabatan itu secara resmi belum lama benar diemban, dan kini tersandung masalah yang cukup berat.
Kendati jumlah uang suap hanya di kisaran Rp 40 juta, tetapi langkah KPK itu mungkin bisa memberikan terapi kejutan terhadap para pengguna anggaran di semua lapisan pemerintahan. Dengan kata lain, anggaran sudah waktunya tidak boleh ”dipermainkan” dan dimanipulasi demi kepentingan pribadi para politisi. Saya mengharapkan para wakil rakyat berhenti bermain-main di wilayah mafia anggaran, karena selain melanggar amanah, juga mencederai hati nurani rakyat yang sedang menderita akibat kesejahteraan hidup belum sepenuhnya terpenuhi.
Menyikapi mencuatnya kasus suap-menyuap yang melibatkan aparat birokrasi di pemerintahan daerah, sejumlah kalangan mengatakan bahwa memang sangat rawan terjadi manipulasi dan mafia anggaran yang terdapat di berbagai sektor pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Itulah sebabnya, kita harus mendesak DPR meningkatkan pengawasan internal dan mendorong good government, serta mendesak aparat hukum mengusut tuntas kasus yang melibatkan aparat birokrasi yang tersandung suap maupun korupsi.
Di titik ini, kita harus mewaspadai merebaknya praktik mafia anggaran di lembaga pemerintahan. Ini karena, praktek manipulasi anggaran ini memiliki modus terputus dalam tanggung jawab apabila terbongkar secara hukum. Ketegasan bertindak aparat penegak hukum terhadap penyuap dan penerimanya, sangat menentukan tegaknya keadilan dan ikut berperan dalam menjaga kehormatan wakil rakyat. Keberanian mengungkap secara transparan bisa ikut andil dalam menekan dan menghilangkan praktik suap sebagai bagian dari anomali korupsi di negeri ini. Itu sebabnya, KPK perlu bertindak secara cepat dan tegas dalam membongkar semua jaringan anggaran di DPR, di kementerian, dan pengusaha yang terlibat.
Kita bisa menganalisa lebih jauh bahwa pejabat yang tertangkap tangan di berbagai lembaga pemerintahan dalam mafia anggaran bukan sebuah cermin kejahatan biasa, tapi merupakan kejahatan luar biasa karena ada bancakan APBN yang dilakukan oleh penguasa-penguasa di DPR dan eksekutif. Dalam hal ini, pihak penguasa paling bertanggung jawab atas bocornya anggaran yang banyak dimanipulasi oleh pejabat di negeri ini, sehingga mengakibatkan APBN semakin terkuras habis oleh kerakusan mereka di parlemen.
Reformasi Birokrasi
Banyaknya pejabat yang tersangkut kasus suap maupun korupsi menunjukkan sebuah kegagalan reformasi birokrasi yang menjadi agenda utama dalam era reformasi sekarang. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana memberikan contoh kecil terkait dengan penunjukan staf khusus dalam struktur politik di kepresidenan sampai kementerian yang mencerminkan kegagalan reformasi birokrasi. (Sinar Harapan, 08/09/2011).
Dengan kata lain, pejabat di lembaga kementerian, termasuk staf khusus bisa menjadi pemburu rente, karena terbuka pintu masuk pebisnis yang mengejar dana APBN dan kelompok kepentingan yang mempengaruhi kebijakan politik. Implikasinya sangat kuat sehingga membuat birokrasi tidak efektif. Menteri juga lewat staf khusus memiliki tangan kanan untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, para menteri sebagai pengarah politik menurut dia merasa banyak kebijakan yang tidak dijalankan oleh birokrasinya.
Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi birokrasi dalam setiap lembaga pemerintahan, agar transisi kepercayaan masyarakat dapat berkurang. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memulihkan kredibilitas birokrasi pemerintahan melalui pencapaian good government. Yakni dengan pengelolaan tata pemerintahan yang akuntabel, kredibel, dan sinirgis sehingga memberikan ruang yang cukup untuk membenahi sistem administrasi dan tatanan birokrasi yang kacau balau.
*Mohammad Takdir Ilahi, Alumnus UIN Sunan Kalijaga dan Staf Riset The Mukti Ali Institute Yogyakarta.
Emael. tkdr_ilahi@yahoo.co.id.
No.Hp 08179445575/0818528448.
Kasus suap dan korupsi di negeri bagaikan bola salju yang terus bergelinding. Tak pelak persoalan ini menjadi potret buram pemerintahan SBY yang sejak awal menyatakan perang melawan korupsi. Tapi ternyata sampai dua periode pemerintahan SBY, praktek suap dan korupsi semakin menjalar ke berbagai lembaga pemerintahan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintahan sekarang telah gagal mengawal reformasi birokrasi agar tidak terjebak pada praktek suap maupun korupsi.
Peliknya persoalan korupsi pada masa pemerintahan SBY,tidak saja menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia, melainkan juga mencerminkan sebuah pengkhianatan dari pejabat pemerintah yang secara terbuka merampok uang rakyat melalui praktek korupsi. Persoalan besar seperti mega skandal Bank Century, praktek mafia pajak dan hukum, mafia pemilu, sampai skandal suap Nazaruddin, menjadi cerminan bobroknya moral penguasa yang telah mempermainkan wewenang dan amanah rakyat yang sangat besar.
Baru-baru ini kita dikejutkan dengan penangkapan Sekda Akhmat Zaenuri, dan dua anggota DPRD Kota Semarang masing-masing Agung Purno Sardjono dan Sumartono. Kamis lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan aksi dramatis dengan menangkap tangan pelaku dugaan penyuapan berkaitan kelancaran pengesahan RAPBD Kota Semarang 2012. Kuat dugaan, mereka bertiga terlibat aksi suap menyuap yang melibatkan eksekutif dan legislatif. Dan, ketiganya masih menjalani pemeriksaan intensif, dan tentu publik menunggu bagaimana proses itu selanjutnya. (SM, 26/11/11).
Mafia Anggaran
Penangkapan para birokrat dan wakil rakyat oleh KPK ketika tengah melakukan suap-menyuap terkait pembahasan RAPBD Kota Semarang, menunjukkan ada mafia dalam penyusunan anggaran. Dengan tertangkapnya tangan para pelaku persekongkolan persetujuan anggaran itu, maka semakin membuktikan bahwa apa yang selama ini diisukan ada ”permainan” di sana, adalah benar. Sebagai pemerhati hukum, saya sangat menyesalkan terjadinya tindakan suap-menyuap yang menggunakan uang negara. Ironisnya lagi, kasus itu melibatkan para pengambil keputusan kunci, dan terlebih lagi ada keterlibatan aktif Sekdakot di sana. Sekda adalah posisi strategis dan merupakan puncak karier dari para pegawai negeri sipil. Fakta lain juga menunjukkan, jabatan itu secara resmi belum lama benar diemban, dan kini tersandung masalah yang cukup berat.
Kendati jumlah uang suap hanya di kisaran Rp 40 juta, tetapi langkah KPK itu mungkin bisa memberikan terapi kejutan terhadap para pengguna anggaran di semua lapisan pemerintahan. Dengan kata lain, anggaran sudah waktunya tidak boleh ”dipermainkan” dan dimanipulasi demi kepentingan pribadi para politisi. Saya mengharapkan para wakil rakyat berhenti bermain-main di wilayah mafia anggaran, karena selain melanggar amanah, juga mencederai hati nurani rakyat yang sedang menderita akibat kesejahteraan hidup belum sepenuhnya terpenuhi.
Menyikapi mencuatnya kasus suap-menyuap yang melibatkan aparat birokrasi di pemerintahan daerah, sejumlah kalangan mengatakan bahwa memang sangat rawan terjadi manipulasi dan mafia anggaran yang terdapat di berbagai sektor pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Itulah sebabnya, kita harus mendesak DPR meningkatkan pengawasan internal dan mendorong good government, serta mendesak aparat hukum mengusut tuntas kasus yang melibatkan aparat birokrasi yang tersandung suap maupun korupsi.
Di titik ini, kita harus mewaspadai merebaknya praktik mafia anggaran di lembaga pemerintahan. Ini karena, praktek manipulasi anggaran ini memiliki modus terputus dalam tanggung jawab apabila terbongkar secara hukum. Ketegasan bertindak aparat penegak hukum terhadap penyuap dan penerimanya, sangat menentukan tegaknya keadilan dan ikut berperan dalam menjaga kehormatan wakil rakyat. Keberanian mengungkap secara transparan bisa ikut andil dalam menekan dan menghilangkan praktik suap sebagai bagian dari anomali korupsi di negeri ini. Itu sebabnya, KPK perlu bertindak secara cepat dan tegas dalam membongkar semua jaringan anggaran di DPR, di kementerian, dan pengusaha yang terlibat.
Kita bisa menganalisa lebih jauh bahwa pejabat yang tertangkap tangan di berbagai lembaga pemerintahan dalam mafia anggaran bukan sebuah cermin kejahatan biasa, tapi merupakan kejahatan luar biasa karena ada bancakan APBN yang dilakukan oleh penguasa-penguasa di DPR dan eksekutif. Dalam hal ini, pihak penguasa paling bertanggung jawab atas bocornya anggaran yang banyak dimanipulasi oleh pejabat di negeri ini, sehingga mengakibatkan APBN semakin terkuras habis oleh kerakusan mereka di parlemen.
Reformasi Birokrasi
Banyaknya pejabat yang tersangkut kasus suap maupun korupsi menunjukkan sebuah kegagalan reformasi birokrasi yang menjadi agenda utama dalam era reformasi sekarang. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana memberikan contoh kecil terkait dengan penunjukan staf khusus dalam struktur politik di kepresidenan sampai kementerian yang mencerminkan kegagalan reformasi birokrasi. (Sinar Harapan, 08/09/2011).
Dengan kata lain, pejabat di lembaga kementerian, termasuk staf khusus bisa menjadi pemburu rente, karena terbuka pintu masuk pebisnis yang mengejar dana APBN dan kelompok kepentingan yang mempengaruhi kebijakan politik. Implikasinya sangat kuat sehingga membuat birokrasi tidak efektif. Menteri juga lewat staf khusus memiliki tangan kanan untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, para menteri sebagai pengarah politik menurut dia merasa banyak kebijakan yang tidak dijalankan oleh birokrasinya.
Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi birokrasi dalam setiap lembaga pemerintahan, agar transisi kepercayaan masyarakat dapat berkurang. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memulihkan kredibilitas birokrasi pemerintahan melalui pencapaian good government. Yakni dengan pengelolaan tata pemerintahan yang akuntabel, kredibel, dan sinirgis sehingga memberikan ruang yang cukup untuk membenahi sistem administrasi dan tatanan birokrasi yang kacau balau.
*Mohammad Takdir Ilahi, Alumnus UIN Sunan Kalijaga dan Staf Riset The Mukti Ali Institute Yogyakarta.
Emael. tkdr_ilahi@yahoo.co.id.
No.Hp 08179445575/0818528448.
Komentar
Posting Komentar
isilah komentar tentang blog saya